Infrastruktur Desa Kota dan Pariwisata (1)

Posted on Updated on

Oleh: Erda Rindrasih

Lembaran baru beralihnya manajemen krisis ke arah pertumbuhan saat ini sedang di buka oleh Indonesia. Setelah krisis jangka panjang dan untuk pertama kalinya Indonesia dirasa mampu memfokuskan upaya pada kebijakan kebijakan pembangunan infrastruktur jangka panjang. Sebagai salah satu prioritas utama Indonesia adalah merubah arah kecenderungan infrastruktur. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sukses menggunakan pembangunan infrastruktur sebagai jalan keluar dari kemiskinan menuju ke pertumbuhan ekonomi?

Di dalam upaya memacu pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan selama 30 tahun sebelum krisis pada tahun 1997 sektor infrastruktur telah menduduki peranan kunci. Berselang setelah itu, pemerintah diharuskan fokus kepada penyelesaian masalah-masalah yang lebih mendesak seperti devaluasi mata uang, pelarian modal, serta kondisi politik dan sosial yang belum stabil (World Bank, 2004). Oleh karena itu maka pemerintah terpaksa harus mengurangi pengeluaran pembangunan dan akibatnya kondisi infrastruktur menjadi terbengkelai.

Saat ini Indonesia dapat dikatakan telah melewati masa krisis dan pemerintah dalam posisi yang lebih baik untuk fokus kepada infrastruktur. Terdapat berbagai kemajuan di bidang ekonomi bagi Indonesia seperti konsolidasi fiskal, stabilitas politik, dan beberapa perbaikan di dalam kerangka regulasi. Hal ini menjadi landasan bagi Indonesia dalam menyiapkan infrastruktur yang lebih baik. Menurut World Bank, 2004, Indonesia perlu menambah investasi infrastruktur sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka pendek dan jangka menengah. Pengeluaran ini dapat digunakan untuk membangunan infrastruktur baru, peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur yang telah ada. Kendati demikian, investasi tambahan saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan infrastruktur yang pada dasarnya tidak hanya persoalan konstruksi semata. Pemerintah juga harus menyikapi isu-isu jangka panjang seperti memperbaiki manajemen publik, kerangka regulasi serta menyelesaikan kerancuan-kerancuan setelah otonomi daerah.

Infrastruktur dan Pariwisata di Otonomi Daerah

Sebagai sebuah kegiatan ekonomi yang diharuskan egaliter pariwisata dinilai mampu menjadi jembatan bagi pemilik modal dan masyarakat miskin sekitar objek wisata untuk bersama sama mendapatkan manfaat di bidang pariwisata. Infrastruktur merupakan element paling utama dalam pengembangan pariwisata sebuah destinasi (Pierce, 1982). Tidak akan pernah berkembang sebuah destinasi pariwisata tanpa didukung oleh infrastruktur yang lengkap, baik, efektif dan efisien. Oleh sebab itu maka keberadaan infrastruktur baik di dalam lingkungan objek wisata maupun infrastruktur diluar objek wisata menjadi tonggak bagi tumbuh dan berkembangnya sebuah kegiatan ekonomi termasuk pariwisata. Sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat miskin untuk berusaha di bidang pariwisata dan mendapatkan nilai tambah dari ketersediaan infrastruktur dan fasilitas di kawasan wisata.

Pada tahun 1999 pemerintah pusat menetapkan sistem baru melalui Undang Undang no 32 tahun 2004 yang disebut sebagai Otonomi Daerah dimana memberikan kesempatan kepada pemerintah di daerah regional untuk memiliki kebijakan dan program sendiri sesuai dengan kebutuhan dari daerah masing masing. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meninggalkan sistem pemerintahan yang sentralistik menuju kepada sistem pemerintahan desentralistik. Otonomi Daerah telah membawa angin baru bagi pemerintahan lokal. Mereka kemudian memiliki otoritas penuh dan tanggung jawab penuh untuk mengelola wilayahnya termasuk juga dalam pengelolaan pariwisata.

Pemerintah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Program ini dimulai pada tahun 2009 dan direncanakan akan terus dilaksanakan sampai tahun 2014. Salah satu dasar pemikiran dalam program nasional ini adalah bahwa pariwisata dianggab mampu mengentaskan kemiskinan. Sasaran program ini adalah desa-desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Dalam program ini masyarakat diberikan kesempatan untuk merencanakan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas yang menunjang kegiatan pariwisata dan juga kegiatan non fisik pendukung. Berbagai tantangan dalam proses perencanaan pengembangan infrastruktur berbasis masyarakat muncul. Bagaimana proses perencanaan infrastruktur yang dilakukan masyarakat?  Bagaimana masyarakat memaknai lingkungan dan sekitarnya? Sejauh mana masyarakat memandang urgenitas dari infrastruktur? Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan proses, persoalan dan alternatif solusi dalam perencanaan pengembangan infrastruktur dan konstruksi berbasis masyarakat.

2 thoughts on “Infrastruktur Desa Kota dan Pariwisata (1)

    ardiie said:
    Maret 27, 2013 pukul 1:40 pm

    saya setuju sekali dengan infrastruktur desa kota dan pariwisata ..
    kalo semua itu terwujud dan pariwisata di setiap daerah meningkat,, itu akan pengurangi pengangguran dan tingkat kriminalitas di indonesia ini akan berkurang ..

    dg situru' said:
    September 29, 2015 pukul 8:17 am

    Saya kira tidak bisa kita bicara lebih jauh soal pariwisata & destinasi kalau tidak ada infrastruktur. Problemnya, acapkali dalam pengelolaan kawasan/destinasi seringkali terkotak-kotak. Destinasi urusannya dinas pariwisata. Jalan urusannya dinas PU, dll.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s